KPK Soroti Kontrak Influencer Rp14,7 Miliar di Kemenbud dan KKP, Nama Raffi Ahmad Ikut Disorot
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong Kementerian Kebudayaan (Kemenbud) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pengadaan jasa influencer atau pemengaruh. Langkah tersebut menyusul temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) terkait kontrak kerja sama senilai Rp14,7 miliar.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan evaluasi diperlukan untuk memastikan proses pengadaan barang dan jasa di kedua kementerian berjalan sesuai ketentuan.
“KPK mendorong kepada instansi terkait untuk kemudian melakukan evaluasi secara menyeluruh,” kata Budi dalam keterangan yang diterima, Rabu (18/11/2026).
Menurut Budi, pemeriksaan evaluasi perlu mencakup seluruh tahapan pengadaan, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan.
KPK juga meminta kementerian terkait memastikan penggunaan anggaran tersebut benar-benar efektif dan efisien. Selain itu, evaluasi diperlukan untuk mengidentifikasi kemungkinan adanya penyimpangan, modus tertentu, hingga potensi benturan kepentingan.
Sorotan ini bermula setelah ICW pada 9 November 2026 mengungkap temuan delapan paket pengadaan jasa influencer di dua kementerian.
Rinciannya, lima paket pengadaan berada di unit kerja Museum dan Cagar Budaya yang sebelumnya merupakan bagian dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) pada 2024. Unit kerja tersebut kini berada di bawah Kemenbud.
Sementara tiga paket lainnya ditemukan di lingkungan KKP selama periode 2025 hingga 2026.
Berdasarkan temuan ICW, total nilai delapan paket pengadaan tersebut mencapai Rp14,7 miliar. Seluruh paket pengadaan itu tercatat melibatkan PT Rans Animasi Indonesia.
Adapun bentuk kerja samanya meliputi penayangan konten promosi melalui akun Instagram, TikTok, serta kanal YouTube RANS Entertainment.
Selain itu, kerja sama tersebut juga mencakup kehadiran Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad, dalam sejumlah kegiatan kementerian.
ICW turut menyoroti mekanisme pengadaan tersebut. Lembaga antikorupsi masyarakat itu menduga proses pengadaan hanya mengarah kepada satu penyedia jasa sehingga berpotensi membatasi persaingan dengan penyedia lainnya.
ICW juga menyoroti kemungkinan benturan kepentingan karena Raffi Ahmad berstatus sebagai pejabat publik.
Meski demikian, temuan dan dugaan yang disampaikan ICW tersebut menjadi dasar perlunya evaluasi lebih lanjut. KPK mendorong kementerian terkait menelusuri seluruh proses pengadaan guna memastikan transparansi, akuntabilitas, serta penggunaan anggaran negara sesuai peruntukannya. (AD)
Foto: Istimewa








