Yusril Tegaskan Putusan MA soal Suket Pendidikan Gibran Final, Tak Bisa Diajukan PK

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan putusan Mahkamah Agung (MA) terkait pembatalan surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bersifat final. Menurutnya, tidak ada lagi upaya hukum yang bisa dilakukan untuk mengubah putusan tersebut.

Pernyataan itu disampaikan Yusril saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Yusril menjelaskan, terdapat dua putusan lembaga peradilan tertinggi yang berkaitan dengan polemik dokumen pendidikan Gibran, yakni putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan MA.

Dia menyebut putusan MK bersifat final dan mengikat atau final and binding. Sementara putusan MA dalam perkara sengketa tata usaha negara (TUN) juga telah berkekuatan hukum tetap sehingga tidak tersedia upaya peninjauan kembali (PK).

“Memang ini sudah tidak bisa diapa-apakan lagi karena putusan dari Mahkamah Konstitusi itu bersifat final and binding, tidak ada upaya hukum lagi. Dan putusan Mahkamah Agung itu juga sudah final,” kata Yusril.

Adapun putusan MA yang dimaksud tertuang dalam perkara Nomor 742 K/TUN/2026. Perkara tersebut merupakan kasasi yang diajukan H.M. Subhan terhadap Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Dalam putusannya, MA mengabulkan permohonan kasasi tersebut sekaligus membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran yang diterbitkan pada 6 Agustus 2019.

MA juga memerintahkan pihak tergugat untuk mencabut surat keterangan tersebut.

Yusril menjelaskan, putusan MA berlaku surut atau ex tunc. Artinya, pembatalan surat keterangan itu berlaku sejak dokumen tersebut diterbitkan pada Agustus 2019.

“Artinya, batal dan tidak sah itu terhitung sejak dikeluarkan pada Agustus 2019, kalau saya tidak salah,” ujarnya.

Gibran Disebut Tak Bisa Ajukan PK

Lebih lanjut, Yusril menjelaskan Gibran tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan upaya hukum lanjutan terhadap putusan MA tersebut.

Pasalnya, dalam perkara kasasi itu, pihak tergugat adalah Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. Sementara Gibran bukan merupakan pihak tergugat intervensi dalam perkara tersebut.

“Nampaknya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah juga tidak akan mengajukan PK dan akan segera mengeksekusi putusan ini dalam waktu dekat setelah diterimanya salinan putusan resmi dari Mahkamah Agung,” tutur Yusril.

Menurut Yusril, apabila Kemendikdasmen telah melaksanakan putusan MA, objek sengketa dalam perkara lain yang sedang berjalan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) berpotensi tidak lagi ada.

Dalam perkara tersebut, Gibran diketahui berstatus sebagai tergugat intervensi.

Yusril Serahkan Langkah Selanjutnya kepada Gibran

Terkait langkah yang akan ditempuh Gibran setelah putusan MA tersebut, Yusril menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada Wakil Presiden.

Dia menegaskan pemerintah menghormati proses hukum yang telah berjalan dan putusan yang telah dikeluarkan lembaga peradilan.

Polemik dokumen pendidikan Gibran kembali menjadi perhatian setelah muncul rencana Wakil Presiden itu untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui jalur PTUN.

Gibran sebelumnya juga mengungkapkan telah mendapat saran dari Presiden Prabowo Subianto agar tetap memperjuangkan persoalan tersebut melalui jalur hukum. (AD)

foto: Dok. Antara