Pemkab Bekasi Targetkan 100 Km Jalan Rusak Diperbaiki pada 2027

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi, Jawa Barat, menargetkan penanganan 100 kilometer jalan rusak dapat direalisasikan pada 2027. Langkah tersebut dilakukan untuk mempercepat pemerataan pembangunan infrastruktur sekaligus meningkatkan konektivitas antarwilayah.

Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja mengatakan, pemerintah daerah berupaya menuntaskan persoalan infrastruktur jalan secara bertahap. Dia berharap seluruh jalan di Kabupaten Bekasi dapat tertata dengan baik pada 2028.

Target tersebut disampaikan Asep saat meninjau pembangunan infrastruktur jalan di Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Selasa (3/11/2026). Dalam kunjungan itu, dia didampingi Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK) Kabupaten Bekasi, Henry Lincoln, beserta jajaran kecamatan.

Asep menjelaskan, Kabupaten Bekasi memiliki total panjang jalan sekitar 1.077 kilometer. Dari jumlah tersebut, masih terdapat sekitar 196 kilometer jalan yang membutuhkan penanganan.

Sementara itu, pada 2026, Pemkab Bekasi mengalokasikan penanganan pembangunan dan peningkatan jalan sepanjang 32,5 kilometer.

“Dari total panjang jalan 1.077 kilometer, masih ada sekitar 196 kilometer yang menjadi pekerjaan rumah kita. Tahun ini kita kerjakan 32,5 kilometer, sehingga pada 2027 kita menargetkan penanganan sekitar 100 kilometer. Mudah-mudahan target ini bisa tercapai, sehingga pada 2028 seluruh jalan di Kabupaten Bekasi sudah tertata dengan baik,” ujar Asep.

Dalam peninjauan tersebut, Asep juga melihat langsung pembangunan ruas jalan di Desa Muara Bakti, Kecamatan Babelan. Jalan tersebut memiliki panjang hampir tiga kilometer dengan konstruksi beton setebal 25 sentimeter.

Dia meminta dinas terkait bersama para camat melakukan pendataan dan pemetaan kondisi jalan di masing-masing wilayah. Pemetaan dilakukan berdasarkan tingkat kerusakan, mulai dari kategori berat, sedang hingga ringan.

Menurut Asep, langkah tersebut diperlukan agar program pembangunan dapat disusun berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan masyarakat.

“Saya minta dinas terkait bersama camat melihat langsung kondisi jalan di wilayah masing-masing. Mana yang rusak berat, sedang maupun ringan harus dipetakan, sehingga kita punya gambaran yang jelas untuk menentukan prioritas pembangunan,” tegasnya.

Selain penanganan jalan, Pemkab Bekasi juga akan mengevaluasi kondisi bangunan sekolah dan puskesmas. Pendataan tersebut dilakukan untuk mengetahui kebutuhan perbaikan fasilitas pelayanan publik di Kabupaten Bekasi.

Sementara itu, Kepala Dinas SDABMBK Kabupaten Bekasi, Henry Lincoln, mengatakan peninjauan lapangan dilakukan sebagai tindak lanjut arahan pimpinan guna memastikan pembangunan infrastruktur berjalan sesuai perencanaan.

Dalam agenda di Kecamatan Babelan, terdapat sejumlah titik pembangunan yang menjadi perhatian, meliputi pekerjaan jalan di Buni Bakti dan Ujung Jaya, serta pembangunan drainase di wilayah Pangkalan dan Pulo Timaha.

Henry menyebutkan, pembangunan jalan yang ditangani SDABMBK pada tahun anggaran 2026 mencapai 32,5 kilometer. Hingga saat ini, progres fisik pekerjaan tercatat sekitar 32 persen, sedangkan realisasi keuangan berada di kisaran 9 persen.

Menurutnya, rendahnya penyerapan keuangan dipengaruhi mekanisme pembayaran pekerjaan yang dilakukan setelah memenuhi persyaratan teknis. Salah satunya adalah pengujian laboratorium selama 28 hari untuk konstruksi beton.

“Memang penyerapan keuangan kita masih tertinggal karena tahun ini tidak ada uang muka maupun pembayaran termin. Namun, sejumlah pekerjaan fisik sudah selesai dan sebagian lainnya tinggal menunggu hasil pengujian laboratorium. Kami tetap optimistis realisasi penyerapan anggaran bisa mencapai di atas 90 persen pada akhir tahun,” ungkap Henry.

Di sisi lain, Pemkab Bekasi juga terus melakukan normalisasi sungai untuk mendukung penanganan banjir. Henry mengatakan progres fisik normalisasi telah mencapai lebih dari 60 persen.

Dua sungai yang menjadi prioritas penanganan yakni Sungai Cikarang Bekasi Laut (CBL) dan Sungai Cikarang. Namun, pelaksanaan normalisasi masih menghadapi kendala keberadaan bangunan liar di sejumlah titik.

“Kami sudah berkoordinasi dengan Satpol PP agar penanganannya bisa segera dilaksanakan, sehingga pekerjaan normalisasi dapat berjalan lebih efektif dan hasilnya lebih tertata,” pungkasnya. (AD)

Foto: Dok. Pemkab Bekasi