76 Ribu Siswa di Papua Sudah Nikmati Program Makan Bergizi Gratis, Pemprov Evaluasi Tahap Awal

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua melalui Dinas Pendidikan mencatat sebanyak 76.181 siswa dari enam kabupaten dan kota telah menerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan anak-anak Papua secara berkelanjutan.

Kepala Dinas Pendidikan Papua, Christian Sohilait, menyebutkan daerah yang sudah menjalankan program MBG meliputi Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Sarmi, Biak Numfor, Keerom, dan Kepulauan Yapen. Sementara tiga kabupaten lainnya—Mamberamo Raya, Waropen, dan Supiori—belum memulai pelaksanaan program karena sejumlah kendala teknis dan administratif.

“Beberapa daerah belum menyampaikan laporan pelaksanaan MBG. Ini akan menjadi pembahasan utama dalam rapat kerja Dinas Pendidikan Papua pada Jumat mendatang,” ujar Christian dalam keterangannya di Jayapura, Rabu (17/9/2025).

Christian menambahkan, kunjungan perdana Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka ke Papua, khususnya ke SMP Negeri 2 Sentani, Kabupaten Jayapura, pada hari yang sama, menjadi momentum penting untuk menegaskan komitmen pemerintah pusat terhadap pendidikan di Tanah Papua.

“Pendidikan anak-anak Papua adalah prioritas utama dalam sektor pembangunan berkelanjutan. Kehadiran Wapres menjadi tonggak penting untuk memastikan perhatian pusat terhadap program seperti MBG,” katanya.

Untuk mendukung penyediaan makanan bergizi, Dinas Pendidikan telah mengoperasikan 25 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di berbagai wilayah. Rinciannya, sembilan dapur berada di bawah naungan yayasan di Kota Jayapura, delapan dapur di Kabupaten Jayapura, dua dapur di Sarmi, empat dapur di Yapen, serta masing-masing satu dapur di Biak Numfor dan Keerom.

Christian menekankan, program MBG masih dalam tahap awal sehingga membutuhkan evaluasi menyeluruh. Evaluasi akan mencakup aspek ketersediaan stok pangan, variasi menu harian, dampak terhadap kesehatan siswa, hingga pengaruhnya pada konsentrasi belajar di sekolah.

“Kami juga menemui tantangan di lapangan, seperti adanya penolakan dari sebagian orang tua murid. Anak-anak dilarang ikut program MBG, dan ini akan kami bahas kembali dengan para pihak terkait,” jelasnya.

Dinas Pendidikan Papua memastikan bahwa evaluasi lanjutan akan melibatkan berbagai stakeholder demi menyempurnakan pelaksanaan MBG ke depan, agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh seluruh siswa di Papua.

Foto : Antara