Bulog Gelar Gerakan Pangan Murah, Ribuan Titik Serentak Jual Beras Rp60 Ribu per 5 Kg

Perum Bulog menegaskan Gerakan Pangan Murah (GPM) menjadi salah satu strategi efektif pemerintah dalam menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan di seluruh daerah. Program ini diharapkan mampu mengendalikan inflasi sekaligus memastikan masyarakat tetap bisa mengakses kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.

“Bulog berkomitmen penuh menjalankan fungsi stabilisasi harga dan pasokan pangan. Melalui GPM, masyarakat bisa mengakses beras SPHP dengan harga terjangkau sekaligus memperkuat daya beli,” kata Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, dalam keterangan di Jakarta, Minggu (31/8/2025).

Serentak di 38 Provinsi

Dalam rangka memperingati HUT ke-80 Kemerdekaan RI, Bulog bersama sejumlah BUMN pangan seperti Pos Indonesia, Pupuk Indonesia, ID Food, dan Perkebunan Nusantara menggelar GPM secara serentak di 7.285 kecamatan pada 38 provinsi, Sabtu (30/8).

Pelaksanaan utama dipusatkan di Lapangan Kementerian Pertanian, Jakarta, serta tersebar di 44 titik wilayah DKI Jakarta. Dalam kegiatan tersebut, masyarakat bisa membeli beras SPHP kemasan 5 kilogram seharga Rp60.000, jauh lebih murah dibanding harga pasaran.

“Kegiatan ini menjadi upaya nyata pemerintah untuk mendekatkan akses pangan murah langsung ke masyarakat,” ujar Rizal.

Harga Eceran Tertinggi Beras SPHP

Pemerintah juga telah menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) beras SPHP agar harga di pasaran tetap terkendali, yaitu:

• Rp12.500/kg untuk Jawa, Lampung, Sumsel, Bali, NTB, dan Sulawesi

• Rp13.100/kg untuk Sumatera (kecuali Lampung dan Sumsel), NTT, serta Kalimantan

• Rp13.500/kg untuk Maluku dan Papua

Hingga 29 Agustus 2025, Bulog tercatat sudah menyalurkan 287 ribu ton beras SPHP ke seluruh daerah.

Selain itu, Bulog juga membuka layanan aduan publik Bella Bulog di nomor 0811 1967 016 untuk memastikan pengawasan dan transparansi distribusi.

Pemerintah Daerah Diminta Aktif Pantau Harga

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan bahwa stabilitas harga pangan menjadi prioritas utama pemerintah. Ia juga meminta pemerintah daerah (pemda) lebih aktif memantau perkembangan harga kebutuhan pokok.

Menurut Tito, koordinasi intensif antar-daerah bisa dilakukan dengan memanfaatkan forum sederhana, misalnya grup WhatsApp kepala dinas terkait, agar laporan harga pangan dapat dipantau secara berkala.

Dengan demikian, GPM bukan hanya sekadar program distribusi pangan murah, tetapi juga instrumen penting dalam menjaga ketahanan pangan nasional, menekan gejolak harga, serta memastikan masyarakat mendapat bahan pokok dengan harga wajar.

Foto: Dok. Humas Kementan