Separuh Anggaran Pendidikan 2026 untuk Makan Gratis, Sekolah Kedinasan Kebagian Rp104 Triliun

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 kembali menuai kritik tajam. Postur anggaran pendidikan dinilai timpang karena lebih banyak dialokasikan untuk program populis dan sekolah kedinasan, sementara pendidikan dasar dan menengah justru minim perhatian.

Dalam RAPBN 2026, pemerintah mengalokasikan Rp757,8 triliun atau 20 persen dari total APBN untuk sektor pendidikan, sesuai amanat UUD 1945. Namun, dari jumlah itu, Rp335 triliun atau 44 persen tersedot untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), salah satu program andalan Presiden Prabowo Subianto.

Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G), Satriwan Salim, menyebut pembagian anggaran tersebut mengecewakan.

“Dari Rp757,8 triliun, Rp335 triliun dialokasikan untuk MBG. Padahal masih banyak persoalan mendasar pendidikan yang harus dibenahi dan dibiayai,” ujar Satriwan, Sabtu (16/8/2025) lalu, dikutip dari Jawapos, Selasa (19/8/2025).

Ia menegaskan bahwa pendidikan dasar dan menengah yang menjadi fondasi justru hanya mendapat Rp33,5 triliun atau sekitar 4,6 persen dari anggaran pendidikan nasional.

“Pemerintah Prabowo-Gibran belum fokus terhadap pembenahan pendidikan dasar menengah. Anggaran justru dialihkan ke kementerian lain yang tidak mengelola pendidikan dasar-menengah,” tambahnya.

Sekolah Kedinasan Lebih Dimanjakan

Selain program MBG, sorotan juga mengarah pada alokasi besar untuk sekolah kedinasan. Data RAPBN 2026 mencatat, Rp104,5 triliun atau sekitar 39 persen anggaran pendidikan digelontorkan untuk sekolah ikatan dinas yang hanya menampung sekitar 13 ribu siswa.

Anggota Komisi XI DPR, Melchias Markus Mekeng, menilai hal ini sangat tidak adil.

“Pendidikan dasar sampai menengah hanya Rp33,5 triliun. Pendidikan tinggi Rp57,7 triliun. Totalnya Rp91,2 triliun dinikmati 62 juta siswa. Sementara pendidikan kedinasan Rp104,5 triliun hanya untuk 13 ribu orang. Ini bukan pendidikan yang berkeadilan,” tegas Mekeng dalam rapat kerja dengan Menkeu, Bappenas, BI, dan OJK, Kamis (3/7).

Perbandingan itu membuat alokasi anggaran tampak timpang: 13 ribu siswa kedinasan menikmati Rp104,5 triliun, sementara 62 juta siswa SD hingga perguruan tinggi hanya mendapat Rp91,2 triliun.

Anggaran Terus Naik, Rakyat Belum Merasakan

Padahal, tren anggaran pendidikan Indonesia terus meningkat setiap tahun. Pada 2020, anggaran pendidikan sebesar Rp547,9 triliun, naik menjadi Rp724,2 triliun pada 2025, dan kini melonjak lagi menjadi Rp757,8 triliun pada 2026.

Namun, peningkatan tersebut dinilai belum memberi manfaat langsung kepada mayoritas siswa. P2G menilai pemerintah perlu melakukan refocusing anggaran agar pendidikan dasar dan menengah, termasuk jenjang PAUD, bisa mendapatkan alokasi yang lebih adil.

“Masalah utama pendidikan kita ada di dasar dan menengah. Jika anggaran habis untuk makan gratis dan sekolah kedinasan, kapan kualitas pendidikan benar-benar dibenahi?” tutup Satriwan.

Foto : Istimewa