Pemerintah Genjot Literasi Keuangan UMKM untuk Dorong Penyaluran KUR Sektor Produktif di Jawa II, Bali, dan Nusa Tenggara

Pemerintah menekankan pentingnya peningkatan literasi keuangan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) guna mempercepat penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di sektor produktif, khususnya di wilayah regional Jawa II (Yogyakarta dan Jawa Timur), Bali, serta Nusa Tenggara.

Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM, Riza Damanik, mengatakan peningkatan literasi menjadi kunci agar penyaluran KUR dapat lebih optimal dan tepat sasaran.

“Ini menjadi pekerjaan rumah kami, khususnya bagi lembaga penyalur, untuk terus melakukan sosialisasi agar manfaat KUR tersalurkan lebih luas,” ujar Riza di sela rapat koordinasi penyaluran KUR 2025 Regional Jawa II, Bali, dan Nusa Tenggara di Denpasar, Bali, Kamis (6/11/2025).

Tantangan Literasi dan Administrasi

Riza menjelaskan, masih banyak pelaku UMKM yang belum memahami dengan benar konsep KUR. Beberapa di antaranya masih menganggap KUR sebagai bantuan pemerintah yang dapat dihapus tagihannya.

Selain itu, masih banyak pelaku usaha yang belum memahami hak dan kewajiban mereka sebagai debitur, terutama dalam skema KUR berbasis syariah.

Dari sisi administrasi, tantangan lain muncul karena banyak calon debitur belum memenuhi persyaratan dokumen legalitas usaha, seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), BPJS Ketenagakerjaan, dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk pinjaman di atas Rp50 juta.

Kesulitan juga terjadi pada proses verifikasi data dan dokumen, termasuk pengecekan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) yang memakan waktu lama. Di sisi lain, sejumlah calon debitur dinyatakan tidak layak karena berstatus ASN, TNI, Polri, atau masih memiliki pinjaman online aktif.

Realisasi KUR 2025 Capai 76 Persen

Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UMKM, hingga 3 November 2025, realisasi penyaluran KUR nasional mencapai Rp228 triliun atau 76 persen dari target Rp300 triliun. Dari jumlah itu, penyaluran ke sektor produktif tercatat sebesar Rp138 triliun atau 60,7 persen, melampaui target nasional sebesar 60 persen.

Namun, untuk wilayah Jawa II, Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Nusa Tenggara Timur (NTT), realisasi penyaluran sektor produktif masih di bawah 60 persen, meski telah melampaui angka 50 persen.

Empat Lembaga Capai Target

Kementerian mencatat, terdapat 15 lembaga penyalur KUR di wilayah tersebut. Dari jumlah itu, baru empat lembaga yang berhasil menyalurkan lebih dari 60 persen KUR ke sektor produktif.

Keempat lembaga itu adalah:

• Bank BRI dengan penyaluran ke sektor produktif mencapai 64,5 persen,

• Bank BPD Bali sebesar 61 persen,

• Bank BPD DIY sebesar 61,9 persen, dan

• Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Guna Prima Dana di Desa Ungasan, Kabupaten Badung, Bali, dengan capaian 72,5 persen.

“Kita punya pekerjaan rumah untuk akselerasi satu hingga dua bulan ke depan agar penyaluran KUR ke sektor produktif bisa meningkat dan memberikan efek berganda, terutama dalam penciptaan lapangan kerja serta penguatan ekonomi UMKM,” pungkas Riza.

Foto: Dok. Detik