Anggaran Negara 2026 Tembus Rp 3.800 Triliun, DPR-Pemerintah Sepakati Postur Belanja Naik Hingga 14,8%

Belanja negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 diproyeksikan melonjak signifikan. Dalam kesepakatan awal antara Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dan pemerintah, total belanja negara tahun depan ditaksir mencapai antara Rp 3.800 hingga Rp 3.820 triliun, atau meningkat 14,19% hingga 14,83% dibandingkan tahun sebelumnya.

Kesepakatan ini diambil dalam rapat pembahasan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEMPPKF) tahun anggaran 2026 yang digelar di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/7/2025).

“Belanja APBN kita tahun depan ada di kisaran Rp 3.800 sampai Rp 3.820 triliun. Ini masih dalam range asumsinya, belum angka final,” ujar Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah, kepada wartawan usai rapat.

Meski postur kasar APBN 2026 sudah mulai terbentuk, Said menegaskan bahwa angka tersebut masih bersifat sementara. Detail lengkap rencana belanja negara baru akan disampaikan pemerintah melalui Nota Keuangan pada 16 Agustus 2025 mendatang bersamaan dengan pidato kenegaraan Presiden RI.

“Yang sekarang kita bahas hanya postur makronya, belum angka fix. Kita tidak bisa mendahului Nota Keuangan karena menyangkut detail anggaran,” tambah Said.

Sebagai perbandingan, pada APBN 2025 belanja negara ditetapkan sebesar Rp 3.613,1 triliun yang terbagi ke dalam belanja pemerintah pusat Rp 2.693,2 triliun dan transfer ke daerah Rp 919,9 triliun.

Rincian Kerangka Ekonomi Makro & Kebijakan Fiskal 2026

Asumsi Makroekonomi:
• Pertumbuhan ekonomi: 5,2% – 5,8%
• Inflasi: 1,5% – 3,4%
• Nilai tukar rupiah: Rp 16.500 – Rp 16.900/USD
• Suku bunga SBN 10 tahun: 6,6% – 7,2%
• Harga minyak mentah Indonesia (ICP): USD 60 – 80/barel
• Lifting minyak: 605 – 620 ribu barel/hari
• Lifting gas: 953 – 1.017 ribu barel/hari

Target Sosial & Pembangunan:

• Tingkat kemiskinan: 6,5% – 7,5%
• Kemiskinan ekstrem: 0% – 0,5%
• Rasio gini: 0,377 – 0,380
• Pengangguran terbuka: 4,44% – 4,96%
• Indeks modal manusia: 0,57
• Indeks kesejahteraan petani: 0,7731
• Penciptaan lapangan kerja formal: 37,95%

Postur Fiskal:

• Pendapatan negara: 11,71% – 12,31% terhadap PDB
• Perpajakan: 10,08% – 10,54%
• Penerimaan negara bukan pajak (PNBP): 1,63% – 1,76%
• Hibah: 0,002% – 0,003%
• Belanja negara: 14,19% – 14,83%
• Belanja pemerintah pusat: 11,41% – 11,94%
• Transfer ke daerah: 2,78% – 2,89%
• Keseimbangan primer: (0,18%) – (0,22%)
• Defisit APBN: (2,48%) – (2,53%)
• Pembiayaan anggaran: 2,48% – 2,53%

Kenaikan belanja negara ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah akan mendorong stimulus fiskal yang lebih ekspansif tahun depan, khususnya menjelang masa awal pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto.

Pemerintah dan DPR sepakat menjaga keseimbangan antara belanja besar untuk pembangunan dan perlindungan sosial, serta tetap menjaga defisit tetap terkendali di bawah 3% sesuai dengan amanat Undang-Undang Keuangan Negara.

“Yang terpenting adalah bagaimana belanja ini efektif untuk masyarakat dan mendorong pertumbuhan yang inklusif,” ujar Said.

Foto: Dok. Kabinet Merah Putih