Bantuan 360 Ribu Ton Beras Digelontorkan Juli Ini, Pemerintah Perkuat Daya Beli Rakyat Kecil

Pemerintah kembali menggulirkan program bantuan pangan beras untuk masyarakat rentan. Sepanjang Juli 2025, sebanyak 360 ribu ton beras akan disalurkan kepada lebih dari 18 juta keluarga penerima manfaat (KPM) di seluruh Indonesia. Program ini menjadi langkah konkret pemerintah dalam menjaga stabilitas pasokan pangan dan menekan laju inflasi bahan pokok, terutama beras.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa bantuan ini merupakan bukti kehadiran negara di tengah masyarakat yang masih terdampak fluktuasi harga kebutuhan pokok.

“Ini bentuk nyata komitmen pemerintah dalam menjaga daya beli rakyat dan meringankan beban rumah tangga,” ujar Amran dalam siaran persnya, Sabtu, 12 Juli 2025.

Program ini merupakan bagian dari skema Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang diinisiasi pemerintah untuk mengendalikan harga dan menjamin ketersediaan bahan pangan strategis. Dalam implementasinya, Amran meminta agar distribusi dilakukan dengan penuh kehati-hatian agar tidak terjadi penyalahgunaan.

“Penyaluran harus tepat sasaran, jangan sampai jatuh ke tangan yang tidak berhak. Program SPHP tidak boleh dimanfaatkan oleh pihak-pihak tak bertanggung jawab,” tegasnya.

Amran juga mengungkapkan bahwa pihaknya telah melaporkan adanya 212 produsen beras yang diduga menyelewengkan program kepada Satgas Pangan Polri. Tindakan hukum tegas akan dilakukan terhadap mafia pangan yang merugikan negara dan rakyat.

Sementara itu, Perum Bulog ditunjuk sebagai pelaksana distribusi beras bantuan. Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Bulog, Suyamto, menjelaskan bahwa penyaluran akan dilakukan berdasarkan penugasan resmi dari Badan Pangan Nasional.

“Setiap keluarga penerima bantuan akan mendapatkan 10 kilogram beras per bulan, dan total distribusi pada Juli ini mencapai 20 kilogram per keluarga,” kata Suyamto.

Program bantuan pangan ini diharapkan dapat menjadi bantalan sosial yang efektif dalam menghadapi tekanan ekonomi, khususnya bagi kalangan berpenghasilan rendah. Pemerintah juga mengajak masyarakat turut mengawasi jalannya distribusi agar tetap transparan dan bebas dari praktik curang.

Berita ini disusun berdasarkan laporan dari siaran pers resmi Kementerian Pertanian, RRI.co.id, dan kantor berita Antara.

Foto: Humas Bulog