23 Desa di Kabupaten Bekasi Terendam Banjir, Ribuan Warga Mengungsi

Banjir kembali melanda Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, menyusul hujan deras dan luapan sungai yang terjadi sejak Senin malam, 7 Juli 2025. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mencatat sedikitnya 23 desa di 13 kecamatan terdampak banjir, dengan ketinggian air mencapai satu meter.

Menurut Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bekasi, Muchlis, banjir terjadi akibat intensitas hujan tinggi yang menyebabkan sungai-sungai meluap dan menggenangi permukiman warga.

“Ketinggian air bervariasi, antara 30 sentimeter hingga satu meter,” ujarnya saat dikonfirmasi di Cikarang, Selasa, 8 Juli 2025.

Desa-desa terdampak meliputi Sukamekar (Sukawangi), Kedung Pengawas (Babelan), Satriajaya, Sriamur, Karangsatria, dan Satriamekar (Tambun Utara), Sukaraya (Karangbahagia), Sukajadi (Sukakarya), serta Karangraharja, Mekarmukti, dan Simpangan (Cikarang Utara). Selain itu, banjir juga merendam wilayah Jatibaru, Karangsari, dan Labansari (Cikarang Timur), Lubang Buaya dan Ciledug (Setu), Jayasampurna (Serang Baru), Cibarusah Jaya (Cibarusah), Bojongsari (Kedungwaringin), Sukasejati (Cikarang Selatan), serta Pasiranji, Jayamukti, dan Sukamahi (Cikarang Pusat).

BPBD mencatat sebanyak 11.096 warga dari 2.774 kepala keluarga terdampak banjir. Dari jumlah tersebut, sedikitnya 1.847 jiwa dari 463 kepala keluarga terpaksa mengungsi ke lokasi-lokasi penampungan darurat yang tersebar di enam titik.

“Pengungsian tersebar di Desa Ciledug, Sukamekar, Sukajadi, Karangbaru, dan Jayasampurna,” kata Muchlis.

Petugas gabungan dari BPBD, TNI, Polri, Basarnas, PMI, serta para relawan dikerahkan ke lokasi terdampak untuk melakukan evakuasi dan distribusi bantuan logistik. Sejumlah perahu karet digunakan untuk menyelamatkan warga yang terjebak banjir.

“Bantuan yang kami salurkan meliputi makanan siap saji, obat-obatan, air bersih, selimut, tikar, pompa penyedot air, hingga penyediaan dapur umum,” ujar Muchlis.

Ia menegaskan bahwa BPBD dan unsur terkait terus memaksimalkan pendataan, evakuasi, serta imbauan kepada masyarakat untuk mengantisipasi potensi banjir susulan.

Penanganan banjir dilakukan secara terpadu oleh berbagai pihak, termasuk pemerintah kecamatan, Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB), Destana, Katana, serta relawan lokal. BPBD memastikan kolaborasi lintas instansi tetap menjadi kunci utama dalam merespons bencana yang berulang ini.

Banjir di Bekasi bukan persoalan baru. Setiap musim hujan, wilayah ini kerap dikepung air akibat buruknya tata kelola drainase, penyempitan sungai, serta pesatnya pembangunan permukiman tanpa disertai infrastruktur penanggulangan banjir yang memadai.

Pemerintah daerah diimbau untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengendalian banjir dan mempercepat pembangunan infrastruktur penanggulangan, seperti kolam retensi dan normalisasi sungai.