Dewan Perdamaian: Impilikasi bagi Warga Negara Indonesia

Apa Itu Dewan Perdamaian?

Dewan Perdamaian, yang pertama kali diusulkan oleh mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, pada September 2025, bertujuan untuk mengakhiri konflik di Gaza dan menerapkan solusi perdamaian di seluruh dunia. Sementara Presiden AS akan menjabat sebagai ketua, negara-negara anggota akan memiliki batas waktu masa jabatan selama tiga tahun, kecuali mereka membayar $1 miliar untuk menjadi anggota tetap.

Anggota Dewan dan Tujuannya

Anggota pendiri dewan ini termasuk Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, dan beberapa tokoh internasional seperti Tony Blair dan Jared Kushner. Misi utama dewan adalah untuk mempromosikan perdamaian global dan menyelesaikan konflik secara efektif. Namun, di sisi lain, banyak pemimpin negara Eropa menilai bahwa fungsi dewan ini berpotensi bertabrakan dengan wewenang Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Implikasi bagi Warga Negara Indonesia

Indonesia, sebagai salah satu negara yang menandatangani piagam dewan, menghadapi tantangan dalam situasi ini. Penandatanganan tersebut membawa harapan bagi pemerintahan Indonesia untuk berperan aktif dalam menyelesaikan masalah di Gaza. Namun, mantan Wakil Menteri Luar Negeri Indonesia, Dino Patti Djalal, mengingatkan pentingnya agar dewan ini tidak terjebak dalam kepentingan bisnis yang merugikan rakyat Palestina. Peringatan ini menunjukkan perlunya ketelitian dalam menjalankan peran sebagai anggota dewan agar dapat membawa perubahan positif bagi warga negara Indonesia dan global.