BPOM Tegaskan Pengawasan Produk Ilegal Diperketat hingga ke Akar Rumput

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memastikan pengawasan terhadap peredaran produk ilegal di Indonesia dilakukan secara ketat hingga tingkat paling bawah. Kepala BPOM Taruna Ikrar menegaskan komitmen lembaganya untuk memberantas berbagai bentuk pelanggaran yang membahayakan masyarakat.

“Kita serius menumpas pelanggaran-pelanggaran yang bersifat ilegal, dan itu komitmen BPOM,” ujar Taruna dalam temu media di Jakarta kemarin, dikutip dari Antara Jumat (14/11/2025).

Ia menjelaskan, pengawasan ketat diperlukan untuk menjamin seluruh produk yang dikonsumsi maupun digunakan masyarakat aman dan tidak membahayakan kesehatan, terlebih Indonesia memiliki banyak jalur distribusi yang rawan dimanfaatkan oknum untuk memasukkan barang ilegal.

Situasi ini sejalan dengan temuan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang menyebut satu dari 10 produk medis di negara berkembang merupakan produk tidak sesuai standar atau bahkan dipalsukan.

Untuk memperkuat pengawasan, BPOM bekerja sama dengan berbagai kementerian dan lembaga, termasuk kepolisian, dalam melakukan pelacakan dan penindakan. Beberapa kedeputian di BPOM juga dipimpin oleh perwira tinggi Polri sehingga memudahkan koordinasi hingga level daerah.

BPOM turut menggandeng ratusan ribu kader dan pemerintah daerah guna meningkatkan edukasi masyarakat agar lebih cermat memilih produk serta memberikan perlindungan dari peredaran barang ilegal.

Komitmen penindakan BPOM juga terjalin melalui kerja sama dengan industri kefarmasian dalam negeri dan mitra internasional seperti WHO.

Selain pengawasan lapangan, Taruna menyebut pihaknya aktif melakukan pelacakan digital terhadap situs maupun platform e-commerce yang menjual produk ilegal. Dalam tiga tahun terakhir, BPOM telah mencabut sekitar 1,35 juta tautan yang mengedarkan produk ilegal. Pada Juli 2025 saja, ditemukan 190 ribu tautan tambahan yang langsung ditindak.

Tak hanya itu, BPOM juga mampu melacak aktivitas penjualan melalui grup WhatsApp yang kerap digunakan individu untuk menawarkan produk ilegal.

“Kita pastikan seluruh obat dan makanan memiliki keamanan, kualitas, dan khasiat yang benar-benar layak agar masyarakat Indonesia terlindungi,” kata Taruna.

Foto : Istimewa