Mendikdasmen: Coding dan AI Akan Jadi Pelajaran Wajib, Bahasa Inggris Mulai Kelas 3 SD

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengungkapkan bahwa mata pelajaran coding dan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) akan diubah statusnya dari pilihan menjadi mata pelajaran wajib dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah. Langkah ini diambil untuk menjawab tantangan zaman sekaligus memperkuat fondasi kompetensi digital di kalangan pelajar Indonesia.

“Coding dan AI saat ini masih bersifat pilihan. Ke depan, kami akan menjadikannya mata pelajaran wajib,” ujar Abdul Mu’ti dalam sambutannya pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Forum Rektor Perguruan Tinggi Muhammadiyah-Aisyiyah (PTMA) di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Jawa Timur, Jumat (17/10) malam.

Ia menambahkan, kebutuhan akan guru pengajar di bidang tersebut akan meningkat tajam. Oleh karena itu, peran perguruan tinggi, khususnya PTMA, sebagai mitra dalam mencetak dan menyiapkan tenaga pendidik di bidang teknologi digital sangat krusial.

Peluang Kolaborasi Penelitian Pendidikan

Dalam kesempatan yang sama, Mendikdasmen juga membuka peluang bagi kampus-kampus Muhammadiyah-Aisyiyah untuk terlibat dalam penelitian kebijakan (policy research) di sektor pendidikan dasar dan menengah. Menurutnya, Kemendikdasmen sangat terbuka terhadap kerja sama akademik yang sejalan dengan arah pembangunan pendidikan nasional.

“Apapun yang dibutuhkan kampus, selama relevan, Kemendikdasmen siap bermitra,” tegasnya.

Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan kampus keagamaan, khususnya PTMA, dalam mengawal reformasi pendidikan nasional. Setidaknya, ada lima hingga enam program prioritas yang bisa dijalankan secara kolaboratif.

Revitalisasi Sekolah hingga Pendidikan Guru

Program pertama yang dijabarkan adalah revitalisasi satuan pendidikan. Ini mencakup bukan hanya perbaikan sarana dan prasarana sekolah, tetapi juga reformasi sistem manajemen, peningkatan kapasitas kepala sekolah dan guru, serta pengembangan kurikulum adaptif yang responsif terhadap kebutuhan zaman.

“Tahun ini, lebih dari 16.100 sekolah direvitalisasi dengan total anggaran Rp16,9 triliun. Tahun depan, meski anggaran sedikit berkurang, kami tetap berupaya menjaga capaian ini,” ungkapnya.

Program kedua berfokus pada peningkatan kualitas guru. Pemerintah telah menyiapkan 808 ribu kuota Pendidikan Profesi Guru (PPG) dan memperluas implementasi Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL), terutama bagi guru yang belum menyelesaikan studi sarjananya.

“Kami ingin memastikan tidak ada guru yang terhenti karirnya hanya karena belum memenuhi syarat akademik. Bahkan pengalaman mengajar kini dapat diakui hingga 70 persen dalam skema RPL,” jelas Mu’ti.

Bahasa Inggris Wajib Mulai Kelas 3 SD

Dalam kebijakan lainnya, Kemendikdasmen juga menetapkan bahwa mata pelajaran Bahasa Inggris akan menjadi wajib sejak kelas 3 SD mulai tahun 2027. Mu’ti menekankan pentingnya pelatihan guru Bahasa Inggris untuk mendukung kebijakan ini.

Namun, ia menyoroti bahwa istilah ‘pelatihan’ perlu diganti menjadi ‘pendidikan’ agar memiliki bobot sertifikasi dan berkontribusi pada peningkatan profesionalisme guru.

Pendidikan Karakter dan Deep Learning

Kemendikdasmen juga mendorong pelaksanaan program deep learning untuk memperkuat kapasitas pedagogik dan penguatan karakter siswa. Program ini dapat dikelola oleh PTMA, baik dalam bentuk pelatihan guru maupun pengembangan modul.

Mu’ti menegaskan bahwa setiap kebijakan yang lahir dari Kemendikdasmen harus berbasis pada kajian akademik yang mendalam dan memiliki landasan filosofis kuat.

“Kami tidak ingin kebijakan pendidikan hanya bersifat administratif, tetapi menjadi rekayasa sosial yang mampu membentuk karakter bangsa,” tuturnya.

Sinergi untuk Pendidikan Masa Depan

Abdul Mu’ti juga menggarisbawahi pentingnya membangun kemitraan strategis dan kulturalistik antara kementerian dan perguruan tinggi, guna menciptakan pendidikan yang merata, inklusif, dan berorientasi pada masa depan.

Rakernas Forum Rektor PTMA 2025 yang digelar pada 16–19 Oktober di UMM menjadi wadah refleksi atas kebijakan pendidikan nasional. Forum ini juga menjadi ajang konsolidasi dan sinergi antara pemerintah dan kampus-kampus Muhammadiyah-Aisyiyah dalam menghadirkan pendidikan unggul yang berdampak nyata bagi bangsa.

Foto : Istimewa