IKAPPI DKI: Insiden Keracunan MBG Jadi Alarm Pengawasan, Bukan Alasan Hentikan Program Prabowo!

Ketua Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) DKI Jakarta, Miftahuddin, menilai kasus dugaan keracunan dalam Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah daerah, termasuk Jakarta, harus dijadikan momentum untuk memperkuat sistem pengawasan, bukan alasan untuk menghentikan program yang digagas Presiden Prabowo Subianto tersebut.

Menurutnya, insiden yang terjadi belakangan ini menjadi pengingat bahwa keberhasilan program besar seperti MBG hanya bisa terwujud bila rantai produksi hingga distribusi diawasi ketat.

“Kasus-kasus itu harus dilihat sebagai sinyal penguatan pengawasan, bukan untuk mereduksi atau menggugurkan program. Jangan sampai insiden kecil menutupi manfaat besar yang telah dirasakan jutaan anak dan pelaku UMKM,” ujar Miftahuddin dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (7/10/2025).

Anggaran Baru 18 Persen dari Total Pagu

Miftahuddin menjelaskan, hingga 8 September 2025 pemerintah telah menyalurkan anggaran MBG sebesar Rp13 triliun untuk 22,7 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia.

Program ini dijalankan lewat 7.644 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan baru menyerap sekitar 18,3 persen dari total pagu APBN sebesar Rp71 triliun.

Sebaran penerima manfaat terbesar berada di Pulau Jawa dengan 13,26 juta orang atau hampir 58 persen dari total penerima. Disusul Sumatera (4,86 juta), Sulawesi (1,70 juta), Bali-Nusa Tenggara (1,34 juta), Kalimantan (1,03 juta), serta Maluku dan Papua (0,52 juta).

“Artinya, program ini sudah berjalan masif dan memberikan manfaat nyata. Tapi memang masih ada ruang untuk mempercepat realisasi dan memperkuat pengawasan kualitas,” imbuhnya.

Target Masih Jauh, Pengawasan Harus Diperketat

Miftahuddin mengingatkan bahwa target nasional penerima manfaat MBG tahun 2025 mencapai 82,9 juta orang. Namun, hingga awal September, baru sekitar 22,7 juta yang terlayani.

“Masih jauh dari target. Karena itu, penguatan mutu, distribusi, dan keamanan pangan tidak bisa ditawar,” tegasnya.

Ia juga menyoroti pentingnya pemberdayaan UMKM lokal sebagai bagian dari ekosistem MBG. Menurutnya, pelaku usaha kecil perlu didampingi agar bisa memenuhi standar gizi dan kebersihan makanan.

“Program ini bukan sekadar soal banyaknya makanan yang dibagikan, tapi soal kualitas. Makanan harus bergizi seimbang, aman, dan higienis. UMKM yang terlibat juga harus diperkuat agar hasilnya sesuai standar,” tandasnya.

Dorong Audit dan Standar Ketat

IKAPPI DKI mendorong pemerintah memperjelas mekanisme audit, memperketat standar higienitas dapur, serta memastikan verifikasi bahan pangan dilakukan berlapis.

“MBG adalah program besar dan bernilai strategis, baik untuk kesehatan generasi muda maupun perputaran ekonomi lokal. Jangan sampai masalah pengawasan yang lemah merusak kepercayaan publik,” pungkas Miftahuddin.

Foto : Antara