Luhut Minta Program Makan Bergizi Gratis Tak Dihentikan: “Sudah Dievaluasi, Tinggal Perbaiki”

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak perlu dihentikan, meski sempat terjadi kasus keracunan massal di sejumlah daerah. Ia memastikan pemerintah telah melakukan evaluasi menyeluruh untuk memperbaiki berbagai kelemahan dalam pelaksanaannya.

“Yang penting prosesnya berjalan bagus. Kalau ada kekurangan, ya kita perbaiki. Jangan terus pesimis. Kita sangat berhati-hati dengan kejadian keracunan kemarin, tapi proses perbaikan sekarang sudah berjalan,” kata Luhut usai rapat bersama Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana di Jakarta, Jumat (3/10/2025).

Pernyataan Luhut ini disampaikan menanggapi desakan Aliansi Ekonom Indonesia (AEI) yang meminta pemerintah menghentikan sementara program MBG. AEI menilai program tersebut menyedot anggaran besar dan telah menyebabkan lebih dari 5.000 siswa mengalami keracunan makanan.

Dorong Peran Daerah dan Perbaikan Rantai Pasok

Luhut menilai program MBG memiliki manfaat jangka panjang karena membangun rantai pasok baru bagi bahan pangan lokal seperti telur, ikan, dan pisang. Ia menegaskan, meski baru berjalan sembilan bulan, program ini sudah mulai menciptakan simpul ekonomi di berbagai daerah.

“Jangan buru-buru menilai negatif. Kritik boleh, tapi harus proporsional. Program ini sedang membangun rantai pasok baru di sektor pangan,” ujarnya.

Ia juga menyoroti pentingnya peran pemerintah daerah (pemda) dalam memperkuat distribusi makanan agar lebih tepat sasaran. Dengan data yang lebih akurat dan sistem pengawasan yang diperbaiki, Luhut optimistis pelaksanaan MBG akan semakin baik dalam tiga bulan ke depan.

“Kami lakukan pengecekan fisik dan membangun tim dari DEN untuk memastikan laporan di lapangan akurat. Jadi Presiden mendapat data yang benar untuk mengambil keputusan,” tambahnya.

Desakan Penghentian Sementara dari AEI

Sebelumnya, AEI melalui ekonom Lili Yan Ing menilai pelaksanaan MBG perlu dievaluasi ulang karena potensi misalokasi anggaran. Menurutnya, penerima program sebaiknya difokuskan pada kelompok sasaran tertentu agar anggaran lebih efektif.

“Dengan mengubah penerima MBG dari yang bersifat universal menjadi targeted, pemerintah bisa memperbaiki misalokasi dan memastikan setiap rupiah digunakan sesuai tujuan kebijakan,” kata Lili.

Sementara itu, ekonom AEI lainnya, Milda Irhamni, menekankan pentingnya transparansi dan evaluasi oleh lembaga independen untuk menghindari konflik kepentingan.

Foto : Antara