APBN 2026: Prabowo Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 5,4 Persen di Tengah Gejolak Global

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan arah kebijakan fiskal dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 yang dirancang untuk menjaga ketahanan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global. Pidato Pengantar RAPBN 2026 dan Nota Keuangan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR pada Jumat (15/8/2025).

“Belanja negara dialokasikan sebesar Rp3.786,5 triliun dengan pendapatan ditargetkan mencapai Rp3.147,7 triliun. Defisit APBN dirancang Rp638,8 triliun atau 2,48 persen PDB, ditopang pembiayaan yang prudent, inovatif, dan sustainable,” ujar Presiden Prabowo Subianto, dikutip dari pernyataan resmi Kementerian Keuangan, Senin (18/8/2025).

Fleksibilitas Fiskal dan Optimalisasi Pajak

Presiden menekankan bahwa APBN 2026 harus tetap fleksibel agar mampu merespons dinamika global. Fokus utama pemerintah adalah optimalisasi pendapatan, efisiensi belanja, dan penguatan inovasi pembiayaan.

Sektor perpajakan disebut akan terus menjadi andalan penerimaan negara. “Pajak adalah instrumen keadilan sosial. Yang mampu wajib berkontribusi, sementara masyarakat kurang mampu tetap mendapat bantuan,” tegas Prabowo.

Selain itu, pemerintah tetap menyediakan insentif fiskal secara terukur untuk mendukung kegiatan ekonomi strategis tanpa mengganggu iklim investasi. Pengelolaan sumber daya alam juga diperkuat agar memberi nilai tambah maksimal bagi kesejahteraan rakyat.

Belanja Negara Tepat Sasaran

Presiden menekankan pentingnya efisiensi dalam penggunaan anggaran. Setiap rupiah belanja negara, kata dia, harus memberi dampak nyata berupa penciptaan lapangan kerja, peningkatan daya beli, dan perbaikan layanan publik.

“Ke depan, belanja negara baik Belanja Pemerintah Pusat maupun Transfer ke Daerah didesain sebagai satu kesatuan. Transfer ke Daerah bukan lagi satu-satunya instrumen pemerataan ekonomi. Subsidi energi dan bansos juga akan semakin tepat sasaran, berbasis pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN),” jelasnya.

Pembiayaan Hati-hati, Pertumbuhan Inklusif

Dalam pembiayaan APBN, pemerintah berkomitmen menjaga rasio utang dan defisit tetap dalam batas aman. Skema pembiayaan kreatif, termasuk melalui peran lembaga Danantara dan keterlibatan swasta, akan dimaksimalkan untuk mendorong investasi dan penciptaan lapangan kerja.

Dengan strategi ini, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 2026 mencapai 5,4 persen, inflasi terkendali di 2,5 persen, suku bunga SBN sekitar 6,9 persen, dan nilai tukar rupiah di kisaran Rp16.500 per dolar AS.

Target lainnya antara lain penurunan tingkat pengangguran terbuka ke 4,44–4,96 persen, angka kemiskinan 6,5–7,5 persen, serta penurunan rasio gini ke 0,377–0,380. Pemerintah juga menargetkan Indeks Modal Manusia naik ke 0,57, serta peningkatan kesejahteraan petani dan penciptaan lapangan kerja formal.

“Dengan pengelolaan fiskal yang sehat dan transformasi ekonomi yang efektif, kita optimistis Indonesia mampu tumbuh lebih inklusif dan berdaya saing,” pungkas Presiden.

Foto: Dok. Kemenkeu RI