KPK OTT Bupati Bekasi, Ada 10 Orang Ikut Diamankan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap 10 orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Kamis (18/12/2025). Salah satu pihak yang terjaring dalam operasi tersebut adalah Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang.

Kepastian penangkapan itu disampaikan langsung oleh Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo.
“Benar, salah satunya (Bupati Bekasi tertangkap),” kata Budi dikutip, Jumat (19/12/2025).

Budi menjelaskan, hingga saat ini penyidik KPK masih melakukan pemeriksaan secara intensif terhadap Ade Kuswara Kunang serta sejumlah pihak lain yang ikut diamankan dalam OTT tersebut. Namun, KPK belum mengungkap secara rinci perkara yang sedang ditangani.

“Saat ini masih dilakukan pendalaman dan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang diamankan,” ujarnya.

Sebelumnya, KPK juga telah menyegel ruang kerja Bupati Bekasi di Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi, Cikarang Pusat, pada Kamis (18/12/2025) malam. Berdasarkan pantauan di lokasi, tiga penyidik KPK yang mengenakan masker tiba sekitar pukul 19.00 WIB.

Penyegelan dilakukan dalam waktu singkat. Tim KPK terlihat membawa sejumlah berkas penting dari dalam ruang kerja bupati sebelum meninggalkan lokasi.

Seorang petugas keamanan di lingkungan Pemkab Bekasi membenarkan kedatangan tim KPK tersebut.
“Iya benar, dari KPK. Ada tiga orang, mereka menyegel ruangan dan membawa beberapa berkas,” ujarnya singkat sambil meminta identitasnya tidak dipublikasikan.

Penyegelan ini memicu spekulasi luas di tengah masyarakat, seiring beredarnya informasi dugaan OTT terhadap Bupati Bekasi yang disebut terjadi pada Kamis (18/12/2025) sekitar pukul 03.00 WIB bersama sejumlah pihak lainnya.

Hingga kini, KPK belum memberikan keterangan resmi mengenai status hukum Ade Kuswara Kunang. Informasi yang beredar menyebutkan dugaan kasus tersebut berkaitan dengan praktik gratifikasi dalam rotasi dan mutasi jabatan. Namun, KPK menegaskan masih mendalami perkara tersebut dan belum dapat memastikan kebenaran informasi yang beredar.

Saat ini, upaya konfirmasi terus dilakukan kepada KPK dan Pemerintah Kabupaten Bekasi guna memperoleh penjelasan resmi terkait perkembangan kasus tersebut.

Foto : Istimewa