Presiden Prabowo: Rp306 Triliun Anggaran Rawan Korupsi Dialihkan untuk Program Pro Rakyat

Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa pemerintah berhasil mengalihkan anggaran negara sebesar Rp306 triliun yang sebelumnya rawan disalahgunakan, untuk program-program yang langsung menyentuh kepentingan rakyat.

Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna memperingati satu tahun pemerintahannya di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/10/2025).

“Kita berhasil mengalihkan Rp306 triliun anggaran negara yang rawan korupsi ke program-program pro rakyat. Ini langsung dirasakan masyarakat,” ujar Prabowo.

Presiden menjelaskan bahwa dana tersebut kini digunakan untuk membiayai berbagai program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, Cek Kesehatan Gratis, bantuan langsung tunai, serta peningkatan infrastruktur dasar di desa dan sektor pertanian.

Menurut Prabowo, pengalihan ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam memperkuat tata kelola keuangan negara yang bersih dan efisien.

“Kita pastikan uang negara tidak berhenti di meja birokrasi. APBN harus berdampak langsung ke masyarakat,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Presiden juga menegaskan bahwa tidak boleh ada pihak yang kebal hukum dalam upaya pemberantasan korupsi. Ia mengapresiasi penegak hukum yang telah bekerja keras menyelamatkan lebih dari Rp1.000 triliun potensi kerugian negara dari berbagai pelanggaran, termasuk korupsi dan penyelundupan sumber daya alam.

“Tidak ada yang untouchable lagi. Semua bisa diselidiki. Saya ucapkan terima kasih kepada aparat penegak hukum yang tetap tegar menjalankan tugas mulia ini,” ujarnya.

Untuk mendukung integritas aparat hukum, Prabowo juga mengumumkan kenaikan gaji signifikan bagi hakim. Ia menyebut gaji hakim tingkat rendah dinaikkan hingga 280 persen.

“Ini penting agar hakim-hakim kita tidak bisa disogok. Hakim harus bekerja dengan martabat dan tak bisa dibeli oleh siapa pun,” pungkasnya.

Presiden menekankan, pemberantasan korupsi bukan hanya soal penindakan, tapi juga reformasi menyeluruh terhadap sistem keuangan publik agar tidak memberi ruang bagi kebocoran.