Pemerintah Tindak Lanjut Kasus Keracunan MBG dengan Langkah Strategis dan Prioritaskan Keselamatan Anak

Pemerintah bergerak cepat menindaklanjuti Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan di beberapa lokasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan fokus utama pada keselamatan anak dan penguatan tata kelola program secara menyeluruh.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan bahwa masalah ini mendapat perhatian serius dari Presiden Joko Widodo.

“Atas petunjuk Presiden, kami bergerak cepat. Keselamatan anak adalah prioritas utama. Insiden ini bukan sekadar angka, tetapi menyangkut keselamatan generasi penerus bangsa,” ujar Zulhas dalam konferensi pers di Jakarta, dikutip Minggu (28/9/2025).

Pemerintah telah menetapkan sejumlah langkah strategis untuk memperbaiki pelaksanaan MBG, di antaranya:

1. Menutup sementara Satuan Penyedia Pangan Gizi (SPPG) yang terindikasi bermasalah untuk dilakukan evaluasi dan investigasi menyeluruh.

2. Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap disiplin, kualitas, dan kemampuan juru masak di seluruh SPPG, tidak hanya di lokasi terdampak.

3. Memperbaiki proses sanitasi, terutama terkait kualitas air dan pengelolaan limbah, yang kini diawasi secara nasional.

4. Mendorong keterlibatan lintas sektor, termasuk kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan agar aktif berperan dalam proses perbaikan program MBG.

5. Mewajibkan setiap SPPG memiliki Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) sebagai syarat mutlak, bukan sekadar administratif.

“SLHS sebelumnya bersifat administratif, tapi kini wajib. Tanpa itu, potensi kejadian serupa bisa terulang. Kami tidak ingin itu terjadi lagi,” tegas Zulhas.

Selain itu, pemerintah juga meminta Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengoptimalkan peran puskesmas dan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) untuk melakukan pemantauan rutin dan berkala terhadap pelaksanaan MBG di seluruh daerah.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menambahkan pentingnya percepatan pengurusan SLHS bagi seluruh dapur MBG guna memastikan standar kebersihan, kualitas sumber daya manusia, serta proses pengolahan makanan yang aman dan layak.

“Dalam satu bulan ke depan, proses percepatan ini harus selesai,” ujarnya.

Budi juga menyampaikan bahwa Kementerian Kesehatan bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional (BGN) dan pemerintah daerah akan mengontrol seluruh proses penyediaan makanan, mulai dari pemilihan bahan baku, pengolahan, hingga penyajian makanan.

“Semua proses ini sudah disepakati bersama agar kejadian serupa tidak terulang kembali,” katanya.

Rapat koordinasi lanjutan dijadwalkan pada Rabu mendatang untuk mengevaluasi progres perbaikan yang telah dilakukan.

Sementara itu, Kementerian Dalam Negeri juga akan menggelar rapat teknis bersama kepala daerah, kepala Dinas Pendidikan, dan kepala Dinas Kesehatan. Rapat ini akan melibatkan Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, BGN, serta jajaran pemerintah terkait lainnya untuk memperkuat koordinasi pelaksanaan program MBG.

Foto: Dok. Kemenkes