DPR Akan Respons Tuntutan 17+8 Rakyat, Dasco: Besok Kami Rapat Evaluasi dengan Fraksi

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan lembaganya akan segera menanggapi tuntutan 17+8 yang belakangan ramai di media sosial dan digaungkan dalam berbagai aksi unjuk rasa mahasiswa di sejumlah daerah.

Tuntutan tersebut juga menjadi sorotan dalam audiensi antara DPR dan perwakilan organisasi mahasiswa di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu (3/9/2025).

“Termasuk 17+8, kita akan lakukan besok rapat evaluasi dengan pimpinan-pimpinan fraksi untuk menyatukan pendapat dan kesepakatan di DPR,” ujar Dasco kepada wartawan di Kompleks Parlemen.

Dasco menegaskan bahwa DPR selalu terbuka terhadap aspirasi publik, baik melalui aksi langsung maupun forum resmi seperti rapat dengar pendapat yang rutin digelar di tingkat komisi. Ia mengklaim DPR telah melakukan evaluasi internal bahkan sebelum bertemu mahasiswa hari ini.

Lebih lanjut, Dasco menyoroti dinamika dalam unjuk rasa yang sebelumnya digelar di depan Gedung DPR. Menurutnya, saat para anggota dewan berencana menemui massa, situasi di lapangan sudah tidak kondusif.

“Begitu kita mau keluar itu sudah bukan murni unjuk rasa. Ada penumpang-penumpang gelap yang tentunya membuat suasana tidak kondusif,” katanya.

Terkait proses evaluasi internal DPR, Dasco menyebut bahwa Ketua DPR RI Puan Maharani akan memimpin langsung langkah reformasi lembaga parlemen tersebut.

“Tentunya ini adalah tekad seluruh anggota DPR yang ingin memetik pelajaran dari peristiwa sebelumnya dan menjadikan ini evaluasi bersama,” jelas Dasco.

Apa Itu Tuntutan 17+8?

Istilah “17+8 Tuntutan Rakyat: Transparansi, Reformasi, Empati” pertama kali muncul di media sosial dan diangkat sejumlah figur publik. Tuntutan ini terdiri dari:

17 tuntutan yang didesak untuk direalisasikan dalam satu minggu, dan

8 tuntutan tambahan dengan tenggat waktu maksimal satu tahun.

Beberapa poin utama dalam 17 tuntutan tersebut antara lain:

Pembentukan tim investigasi independen atas kematian pengemudi ojek online Affan Kurniawan yang diduga dilindas kendaraan Brimob saat aksi.

Pengusutan seluruh korban kekerasan aparat.

Penghentian keterlibatan TNI dalam urusan sipil.

Tuntutan agar DPR melibatkan diri dalam forum publik.

Sementara itu, 8 tuntutan tahunan mencakup isu-isu strategis seperti:

Reformasi DPR secara menyeluruh.

Reformasi partai politik.

Reformasi sistem perpajakan nasional.

Pengesahan RUU Perampasan Aset yang selama ini dinilai mandek di parlemen.

Sikap terbuka DPR terhadap tuntutan ini menjadi sorotan penting publik, di tengah gelombang protes dan meningkatnya kritik terhadap kinerja lembaga legislatif. Rapat evaluasi yang akan digelar dalam waktu dekat disebut menjadi momentum awal untuk menunjukkan keseriusan DPR dalam menampung dan menindaklanjuti aspirasi rakyat.

“Kami ingin tunjukkan bahwa DPR bukan hanya mendengar, tapi juga merespons secara konkret,” tutup Dasco.

Foto : Antara