DPR RI Bahas RUU APBN 2026 dalam Rapat Paripurna Perdana Masa Sidang Baru

DPR RI menggelar rapat paripurna perdana pada masa sidang 2025–2026 dengan agenda utama pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026.

Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, memimpin jalannya rapat yang dihadiri 307 anggota dari total 580 anggota dewan. Dengan jumlah tersebut, rapat dinyatakan sah.

“Dengan demikian kuorum telah tercapai dan dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim perkenankanlah kami selaku anggota dewan membuka Rapat Paripurna DPR RI,” ujar Adies di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (19/8/2025).

Dalam rapat tersebut, terdapat dua agenda inti, yakni:

• Pemandangan umum fraksi-fraksi atas RUU APBN 2026.

• Penetapan keanggotaan fraksi-fraksi pada Alat Kelengkapan DPR RI untuk Tahun Sidang 2025–2026.

Adies juga mengumumkan bahwa DPR telah menerima tiga Surat Presiden terkait RUU APBN 2026, masing-masing Surpres Nomor R42/Pres/07/2025 dan R43/Pres/07/2025 pada 30 Juli 2025, serta R49/Pres/08/2025 pada 15 Agustus 2025.

“Surat tersebut telah ditindaklanjuti sesuai dengan Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib dan mekanisme yang berlaku,” jelasnya.

Sebelumnya, dalam pembukaan masa sidang pada 15 Agustus lalu, Ketua DPR RI Puan Maharani menekankan pentingnya penyusunan APBN 2026 dengan memperhatikan dinamika ekonomi global.

“APBN sebagai instrumen penting untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional, menopang daya beli masyarakat, memenuhi kebutuhan dasar rakyat, dan menjalankan pembangunan di segala bidang, selalu memiliki ruang fiskal yang terbatas,” ujar Puan.

Ia menambahkan, kebutuhan belanja negara untuk pembangunan hampir selalu lebih besar dibandingkan dengan kemampuan pendapatan negara. Karena itu, pemerintah dituntut untuk lebih selektif dalam menentukan program prioritas.

“Pemerintah harus dapat menetapkan prioritas belanja serta menjalankan kebijakan belanja yang efektif dan efisien,” tegasnya.

Dengan dimulainya pembahasan ini, DPR dan pemerintah akan segera memasuki tahap intensif dalam merumuskan APBN 2026 yang diharapkan mampu menjawab tantangan ekonomi nasional maupun global.

Foto : Antara