Guru PAUD Minim ASN, Akses Internet Sekolah Terbatas: Potret Ketimpangan Pendidikan Malinau 2024

Pendidikan di Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara, mencatat sejumlah capaian positif di tahun 2024. Namun di balik angka pertumbuhan jumlah sekolah dan peserta didik, masih terselip berbagai persoalan mendasar yang perlu segera dibenahi, mulai dari keterbatasan akses internet hingga minimnya kesejahteraan guru, terutama di jenjang PAUD.

Data Neraca Pendidikan Daerah (NPD) 2024 yang dirilis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) memperlihatkan ketimpangan nyata dalam sektor pendidikan Malinau. Salah satu sorotan utama adalah belum meratanya infrastruktur digital di lembaga pendidikan.

Akses internet menjadi tantangan serius. Di tingkat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), hanya 23,7% lembaga yang memiliki koneksi internet. Kondisi sedikit lebih baik di jenjang SD (32,1%), SMP (45%), SMA (68,4%), dan SMK (75%). Satu-satunya jenjang yang seluruhnya telah terfasilitasi internet adalah Sekolah Luar Biasa (SLB).

Sertifikasi pendidik juga masih rendah, khususnya di SMA dan SMK yang masing-masing mencatat angka 29,5% dan 27,6%. Meski SLB mencatat angka tertinggi yakni 31,3%, secara umum kualitas dan profesionalisme guru masih memerlukan perhatian lebih.

Minim ASN, Guru PAUD Terpinggirkan

Kesenjangan lain yang menjadi sorotan adalah status kepegawaian guru. Di tingkat PAUD, hanya 3,2% pendidik yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN). Selebihnya merupakan tenaga non-ASN atau guru honorer. Sementara di jenjang SD dan SMP, proporsi guru ASN masing-masing mencapai 48,4% dan 45,6%.

Kondisi ini dinilai memperburuk kesejahteraan guru, khususnya di jenjang pendidikan dasar. Terlebih sejak penyesuaian anggaran, insentif tambahan bagi guru non-ASN ditiadakan.

DPRD Minta Aksi Nyata

Menanggapi hal ini, DPRD Kabupaten Malinau meminta Dinas Pendidikan setempat untuk mengambil langkah konkret dalam memperbaiki kesenjangan akses dan kesejahteraan guru.

“Perlunya pemerataan akses pada bidang pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Kami juga mendorong penyempurnaan sarana belajar mengajar dan akses internet yang layak di semua sekolah,” ujar Wakil Ketua I DPRD Malinau, Bilung Ajang dalam rapat pertanggungjawaban APBD 2024.

Selain infrastruktur, Bilung juga menekankan pentingnya program kesejahteraan yang menyasar guru non-ASN. “Pemerintah daerah harus mengupayakan skema yang berpihak pada tenaga pendidik, terutama di PAUD. Mereka pilar utama pembangunan karakter anak bangsa,” tambahnya.

Menuju Pendidikan yang Setara
Rekomendasi DPRD Malinau menegaskan bahwa pembangunan pendidikan tidak hanya soal angka partisipasi dan jumlah lembaga, tetapi juga menyangkut kualitas layanan, pemerataan akses, serta keadilan bagi tenaga pendidik. Bila tak segera diatasi, ketimpangan ini dapat menghambat kemajuan SDM di daerah perbatasan seperti Malinau.

Pemkab Malinau diharapkan dapat menjadikan temuan ini sebagai dasar pembenahan menyeluruh, demi terciptanya pendidikan yang inklusif, berkeadilan, dan berkualitas bagi semua anak di Bumi Intimung.

Foto : Istimewa