DPR Soroti Pajak Amplop Kondangan: Rakyat Keringat Dingin, Pemerintah Didesak Jelaskan

Polemik pajak kian memanas di Senayan. Anggota Komisi VI DPR RI, Mufti Anam, menyuarakan keresahan masyarakat terhadap langkah pemerintah yang dinilai kian agresif memungut pajak, bahkan menyentuh ranah kehidupan pribadi seperti acara kondangan.

Dalam rapat kerja bersama Menteri BUMN Erick Thohir dan CEO Danantara Rosan Roeslani di Gedung DPR, Rabu (23/7/2025), Mufti mengungkap adanya kabar bahwa pemberian amplop di acara pernikahan akan dikenai pajak. Meski belum ada kebijakan resmi, isu ini dinilai cukup membuat masyarakat resah.

“Bahkan kami dengar, dalam waktu dekat orang yang mendapat amplop di kondangan dan hajatan akan dimintai pajak. Ini kan tragis. Rakyat kita hari ini sudah cukup menjerit,” tegas politisi Fraksi PDIP tersebut.

Selain itu, Mufti juga menyoroti kebijakan perpajakan terhadap pelaku usaha digital. Ia menyebut, saat ini pelaku UMKM yang berjualan melalui platform seperti Shopee, TikTok Shop, dan Tokopedia terhimpit oleh kewajiban pajak yang bertubi-tubi. Begitu pula influencer dan pekerja digital lainnya yang kini tak luput dari pantauan fiskal.

“Bagaimana nasib rakyat kita yang cari penghidupan dari jualan online dan dunia digital? Mereka sekarang semua dipajaki. Padahal ini bukan sektor besar, ini jerih payah harian rakyat kecil,” ungkap Mufti.

Mufti menilai, kondisi ini tak lepas dari keputusan pemerintah mengalihkan penerimaan dividen BUMN ke entitas baru bernama Danantara. Akibatnya, negara kehilangan pemasukan langsung ke kas negara dan membuat Kementerian Keuangan harus mencari celah baru untuk menambal kekurangan anggaran.

“Dividen BUMN yang dulu masuk ke APBN sekarang dialihkan ke Danantara. Akibatnya, Kemenkeu harus putar otak mencari pemasukan, yang akhirnya lahirlah kebijakan-kebijakan aneh yang bikin rakyat keringat dingin,” kata Mufti.

Ia pun mempertanyakan efektivitas Danantara dalam mengelola dana publik, dan meminta jaminan bahwa lembaga tersebut mampu mengelola dividen BUMN secara lebih baik dibanding Kementerian Keuangan.

“Apa jaminan Danantara bisa kelola uang lebih baik dari negara? Ini uang rakyat, jangan sampai malah jadi sumber masalah baru,” pungkasnya.

Rapat tersebut berlangsung panas, dengan sejumlah anggota dewan lainnya turut menyoroti kebijakan fiskal pemerintah yang dinilai tidak pro-rakyat. Sementara itu, perwakilan pemerintah belum memberikan pernyataan resmi terkait kabar soal pajak amplop kondangan yang disebut Mufti.

Foto: Dok. DPR