571 Ribu Penerima Bansos Terlibat Judi Online, Pemerintah Pertimbangkan Sanksi Tegas

Pemerintah tengah mengkaji kemungkinan mencoret nama-nama penerima bantuan sosial (bansos) yang terindikasi terlibat dalam aktivitas judi online. Wacana ini muncul setelah temuan mengejutkan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), yang mengungkap lebih dari setengah juta penerima bansos terdeteksi aktif berjudi secara daring.

“Jika dana bantuan digunakan untuk berjudi, sangat mungkin kami evaluasi dan cabut hak penerimaannya,” ujar Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, dikutip Sabtu, 12 Juli 2025.

Politikus Partai Gerindra itu menegaskan, dengan sistem penyaluran bansos berbasis nama dan alamat (by name, by address), pemerintah kini memiliki kemampuan untuk memantau aktivitas keuangan penerima bantuan secara lebih akurat.

“Sistem ini memungkinkan kita mengetahui identitas dan nomor rekening masing-masing penerima. Kalau ada penyalahgunaan, pasti bisa terdeteksi,” katanya.

Meskipun belum ada arahan khusus dari Presiden Prabowo Subianto terkait langkah pemblokiran bansos terhadap pelaku judi online, Prasetyo menekankan bahwa arahan utama Presiden sejak awal adalah penyempurnaan basis data penerima bantuan.

“Pak Presiden ingin agar bantuan tepat sasaran. Jadi, merapikan data adalah langkah awal menuju efektivitas program pemerintah,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua Tim Humas PPATK, M. Natsir Kongah, mengungkapkan bahwa lembaganya menemukan sebanyak 571.410 orang penerima bansos yang terindikasi bermain judi online. Jumlah ini diketahui setelah PPATK mencocokkan 28,4 juta Nomor Induk Kependudukan (NIK) penerima bansos dengan 9,7 juta NIK pemain judi online.

“Sekitar dua persen dari penerima bansos 2024 ternyata menyalahgunakan rekening bantuan untuk bermain judi,” ujar Natsir dalam program Selamat Pagi Indonesia yang disiarkan Metro TV, Sabtu, 12 Juli 2025.

Yang lebih mencengangkan, menurut Natsir, data tersebut baru berasal dari satu bank penyalur. Ia memperkirakan angka sebenarnya bisa lebih besar seiring meluasnya proses pemeriksaan ke bank-bank lainnya.

Pemerintah kini dihadapkan pada tantangan serius: memastikan dana bantuan sosial tidak digunakan untuk hal-hal yang bertentangan dengan tujuan utamanya, yaitu membantu masyarakat miskin dan rentan.

Langkah tegas sedang dirancang, termasuk evaluasi menyeluruh terhadap sistem distribusi bansos dan pemutakhiran data secara berkala untuk mencegah penyimpangan serupa di masa mendatang.

Foto: MI. Ilustrasi judol