Wapres Gibran Bakal Punya Kantor di Papua, Dapat Tugas Khusus Tuntaskan Masalah HAM dan Pembangunan

Pemerintah berencana memberikan mandat khusus kepada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk menangani persoalan strategis di Tanah Papua. Rencana tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra dalam peluncuran Laporan Tahunan Komnas HAM 2024, Selasa, 8 Juli 2025.

Yusril mengungkapkan, Presiden Prabowo Subianto tengah menyiapkan Keputusan Presiden (Keppres) yang akan memuat penugasan resmi kepada Gibran. Penugasan itu mencakup dua fokus utama: percepatan pembangunan fisik dan penanganan isu pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang selama ini menjadi sorotan di Papua.

“Tidak menutup kemungkinan, Wakil Presiden akan membuka kantor dan bekerja dari Papua untuk menangani masalah ini secara langsung,” ujar Yusril.

Menurut Yusril, langkah ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mengatasi persoalan kompleks di Papua, baik dari sisi infrastruktur maupun hak-hak dasar warga.

“Diskusi mengenai hal ini sudah cukup intens dalam beberapa hari terakhir,” tambahnya.

Jika rencana ini terealisasi, Gibran Rakabuming Raka akan menjadi wakil presiden pertama yang berkantor di luar ibu kota negara. Wacana pembukaan kantor Wakil Presiden di Papua dinilai sebagai simbol kuat dari komitmen pemerintah untuk lebih dekat dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat Papua.

“Pemerintah ingin mempercepat pembangunan dan juga menjawab keresahan masyarakat atas isu HAM di sana. Dengan keberadaan langsung di Papua, koordinasi dan respon kebijakan akan jauh lebih cepat,” kata Yusril.

Dalam kesempatan yang sama, Yusril turut menyinggung keputusan Presiden Prabowo yang menunjuk Natalius Pigai sebagai Menteri Hak Asasi Manusia. Ia menilai, penunjukan aktivis HAM asal Papua itu merupakan langkah strategis dalam upaya membangun kepercayaan masyarakat Papua terhadap pemerintah pusat.

“Latar belakang Natalius Pigai sebagai putra asli Papua sekaligus pejuang HAM menjadikannya figur yang tepat. Beliau memahami kondisi riil masyarakat di sana, termasuk luka-luka sejarah yang belum sepenuhnya pulih,” ujar Yusril.

Kombinasi antara penugasan Wapres Gibran dan keterlibatan tokoh Papua seperti Natalius Pigai di kabinet, menurut pengamat, menjadi sinyal kuat bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran ingin membuka lembaran baru dalam penanganan Papua bukan hanya dengan pendekatan keamanan, tetapi juga keadilan sosial dan pengakuan hak asasi.

Langkah ini disambut positif oleh berbagai kalangan, meski sejumlah aktivis mengingatkan bahwa komitmen itu harus dibuktikan dengan aksi nyata, bukan sekadar simbolisme.

Kini, mata publik menanti: apakah kehadiran Gibran di Papua akan mengubah wajah kebijakan negara terhadap wilayah paling timur Indonesia itu, atau justru menjadi lembaran baru dari cerita lama?