Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifatul Choiri Fauzi menegaskan pentingnya peningkatan kualitas layanan kesehatan bagi perempuan yang inklusif, aman, dan bebas dari diskriminasi. Hal tersebut disampaikan dalam Forum Nasional Kesehatan Perempuan 2026 bertema No Woman Left Behind di Jakarta, Rabu (29/4/2026).
Menurut Arifatul, isu kesehatan perempuan perlu ditangani secara komprehensif, termasuk integrasi dengan sistem perlindungan dari kekerasan. Ia menilai perempuan memiliki peran strategis dalam menentukan kualitas generasi masa depan.
“Persoalan seperti stunting tidak hanya soal kelahiran bayi, tetapi juga bagaimana kesehatan ibu dijaga sejak masa kehamilan,” ujarnya.
Selain itu, ia menyoroti pentingnya perhatian terhadap kesehatan mental perempuan. Berdasarkan data yang diterimanya, sekitar 10 persen penduduk dunia, termasuk Indonesia, saat ini mengalami gangguan kesehatan jiwa.
Dalam forum tersebut, Arifatul memaparkan sejumlah langkah prioritas yang perlu dilakukan pemerintah dan pemangku kepentingan. Pertama, memastikan layanan kesehatan perempuan yang ramah, aman, dan bebas diskriminasi. Kedua, memperkuat upaya pencegahan serta deteksi dini penyakit di setiap tahap kehidupan.
Ketiga, memperluas akses layanan kesehatan bagi perempuan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta kelompok rentan. Keempat, mengintegrasikan layanan kesehatan dengan sistem perlindungan dari kekerasan, memperkuat layanan kesehatan jiwa, serta meningkatkan literasi kesehatan perempuan.
“Dengan literasi yang baik, perempuan dapat mengambil keputusan yang tepat bagi dirinya dan keluarganya,” tambahnya.
Ia juga menilai forum tersebut menjadi ruang kolaborasi strategis yang menempatkan perempuan sebagai aktor utama dalam pembangunan sektor kesehatan.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka menekankan bahwa kebijakan kesehatan harus responsif dan berkeadilan, mengingat kondisi yang dihadapi perempuan tidaklah seragam.
“Setiap perempuan Indonesia, di mana pun berada, harus memiliki hak yang sama untuk hidup sehat, memperoleh layanan bermutu, dan masa depan yang tangguh,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Asnawi Abdullah mengungkapkan bahwa pihaknya telah menjaring aspirasi perempuan sebelum forum digelar. Hasilnya menunjukkan tingginya perhatian terhadap isu kesehatan jiwa dan perlindungan dari kekerasan.
Selain itu, isu kesehatan reproduksi, maternal, pencegahan penyakit, serta keadilan akses layanan bagi kelompok rentan juga menjadi perhatian utama.
“Aspek-aspek tersebut menjadi masukan penting dalam perumusan kebijakan ke depan,” kata Asnawi.
Ia menambahkan, pemerintah membuka ruang partisipasi seluas-luasnya bagi masyarakat dan berbagai pihak untuk turut berkontribusi dalam peningkatan layanan kesehatan perempuan di Indonesia. (AD)
Foto : Istimewa