Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum terus mempercepat pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II di Kabupaten Kulon Progo dengan target penyelesaian pada Juni 2026.
Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menyatakan, proyek tersebut merupakan bagian dari investasi jangka panjang pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
“Pembangunan Sekolah Rakyat ini menjadi wujud komitmen pemerintah dalam mencetak SDM unggul. Kami memastikan pembangunan dilakukan cepat, namun tetap menjaga kualitas konstruksi,” ujar Dody dalam keterangannya, Senin (27/4/2026).
Hingga saat ini, progres pembangunan telah mencapai sekitar 38 persen. Sekolah Rakyat tersebut berlokasi di Kelurahan Bulurejo, Kapanewon Lendah, dan dibangun di atas lahan seluas 7,1 hektare.
Fasilitas pendidikan ini dirancang mampu menampung hingga 1.080 siswa dan didukung anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp214 miliar. Proyek ini diharapkan dapat memperluas akses pendidikan yang layak, khususnya bagi masyarakat kurang mampu.
Pelaksanaan pembangunan dilakukan oleh satuan kerja prasarana strategis DIY di bawah Kementerian PU, dengan melibatkan kontraktor PT Abadi Karya Pradanaraya (KSO) serta konsultan pengawas PT Ciriajasa Engineering Consultant.
Untuk mengejar target penyelesaian, percepatan dilakukan melalui penambahan tenaga kerja secara bertahap dan penerapan metode kerja paralel di sejumlah zona konstruksi.
Sekolah Rakyat Kulon Progo dirancang sebagai kawasan pendidikan terpadu yang dilengkapi berbagai fasilitas modern, mulai dari ruang kelas berbasis teknologi, laboratorium keterampilan, perpustakaan, hingga pusat pembelajaran digital.
Selain itu, tersedia pula asrama bagi siswa dan tenaga pengajar, serta fasilitas penunjang seperti klinik, kantin sehat, lapangan olahraga, ruang ekstrakurikuler, dan ruang terbuka hijau.
Kementerian PU berharap percepatan pembangunan ini dapat segera menghadirkan sarana pendidikan yang memadai sekaligus mendorong pemerataan akses pendidikan di wilayah Kulon Progo dan sekitarnya. (AD)
Foto : Dok. Kementerian PU