Pemerintah terus mendorong penguatan pendidikan inklusif sebagai bagian dari upaya pemerataan layanan pendidikan di Indonesia. Penataan guru serta peningkatan kapasitas tenaga pendidik dinilai menjadi kunci dalam memastikan seluruh anak, termasuk penyandang disabilitas, memperoleh akses pendidikan yang layak.
Melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, penguatan layanan pendidikan inklusif dilakukan secara bertahap dengan melibatkan berbagai pihak. Program ini menyasar kebutuhan lebih dari 170 ribu peserta didik penyandang disabilitas yang saat ini belajar di sekolah umum.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menegaskan bahwa keberhasilan pendidikan inklusif tidak bisa dicapai tanpa kolaborasi luas. Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, legislatif, satuan pendidikan, hingga masyarakat.
“Melalui kerja bersama, layanan pendidikan inklusif dapat berjalan optimal dan menjangkau lebih banyak anak. Melayani anak berkebutuhan khusus adalah tanggung jawab bersama,” ujar Mu’ti, Kamis (23/4/2026).
Menurutnya, salah satu tantangan utama saat ini adalah meningkatkan kapasitas guru agar mampu menghadirkan pembelajaran yang adaptif dan berkeadilan. Penguatan kompetensi Guru Pendidikan Khusus (GPK) disebut menjadi langkah strategis untuk memperluas jangkauan layanan inklusif.
Ia menambahkan, peran guru tidak hanya sebagai pengajar, tetapi juga sebagai fasilitator yang mampu menciptakan lingkungan belajar yang aman, inklusif, dan bebas diskriminasi. Dengan demikian, seluruh peserta didik dapat berkembang sesuai potensinya.
“Dengan komitmen kuat, terutama dalam peningkatan kapasitas guru, kita dapat memastikan semua anak Indonesia memperoleh pendidikan bermutu,” tegasnya.
Dukungan terhadap program ini juga datang dari legislatif. Ketua Komisi X DPR RI, Himmatul Aliyah, mengapresiasi langkah pemerintah dalam menjawab tantangan pendidikan inklusif di lapangan.
Ia menilai, program ini menjadi solusi atas keterbatasan tenaga pendidik yang memiliki kompetensi khusus di bidang pendidikan inklusi. Selain itu, ia menekankan pentingnya dukungan kebijakan berkelanjutan, termasuk penyempurnaan regulasi.
“Kolaborasi antara pemerintah, DPR, sekolah, dan masyarakat harus terus diperkuat. Kita juga perlu memastikan sarana prasarana ramah disabilitas serta kurikulum yang fleksibel,” ujarnya.
Di sisi lain, para guru yang mengikuti pelatihan mengaku merasakan manfaat langsung dari program tersebut. Elydawati, guru SD di Jakarta, menyebut pelatihan berjenjang yang diberikan mampu meningkatkan kesiapan guru dalam mendampingi siswa berkebutuhan khusus.
“Materinya tidak hanya teori, tetapi juga praktik melalui magang. Ini sangat membantu kami dalam memahami kebutuhan murid secara lebih mendalam,” katanya.
Hal senada disampaikan Zulfan Hartadi, guru sekolah dasar lainnya. Ia menilai program ini membuka wawasan baru dalam mengenali kebutuhan belajar siswa yang beragam.
“Banyak murid yang sebelumnya dianggap reguler ternyata membutuhkan pendekatan khusus. Program ini membantu kami memahami hal itu,” ujarnya.
Pemerintah berharap, penguatan kapasitas guru dan kolaborasi lintas sektor dapat mempercepat pemerataan pendidikan inklusif di Indonesia. Dengan demikian, tidak ada lagi anak yang tertinggal dalam mendapatkan hak pendidikan yang setara. (AD)
Foto : Dok. Kemendikdasmen